Jambiseru.com, Tanjabbar – Usulan pengadaan eskalator di gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menuai kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat.
Pernyataan itu muncul ketika Wakil Ketua II (Waka Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Haharap mengungkapkan permohonan kepada Bupati Tanjabbar, Anwar Sadat, saat melaksanakan Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Tanjabbar.
Banyak yang menilai bahwa ide tersebut mencerminkan ketidakpedulian Wakil Rakyat terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini.
Waka II DPRD Tanjabbar, Hararap, saat dikonfirmasi mengakui bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Bupati Tanjabbar terkait pengadaan eskalator tersebut.
“Benar, saya mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati. Karena beberapa anggota DPRD sudah tidak kuat lagi naik tangga. Terkabul atau tidak, kita belum tahu, ini baru permohonan,” ujarnya, kepada Jambiseru.com, Kamis (18/9/2025) malam.
Namun, alasan tersebut justru semakin memicu kemarahan publik. Dimana, ditengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, pelayanan kesehatan yang belum optimal, serta masalah ekonomi yang menghimpit sebagian besar masyarakat, usulan eskalator dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak berpihak pada kepentingan Rakyat.
“Jalan-jalan di Desa kami masih banyak yang rusak parah, puskesmas kekurangan fasilitas. Tapi, Wakil Rakyat malah minta eskalator. Inikan namanya tidak punya empati,” kata seorang tokoh masyarakat Tanjabbar dengan nada kesal.
Gelombang protes terhadap usulan eskalator ini terus bergulir diberbagai platform Media Sosial (Medsos). Warga Tanjabbar mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD lebih memprioritaskan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.
“Yang penting itu untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Warga. (Put)
