Munaslub Berkarya, Ambiar : Tidak Sah, Tak Pengaruh dengan Pilkada

Ketua DPD Partai Berkarya Jambi Ambiar Usman
Ketua DPD Partai Berkarya Jambi Ambiar Usman

Munaslub Berkarya, Ambiar : Tidak Sah, Tak Pengaruh dengan Pilkada

JAMBISERU.COM, Jambi – Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Berkarya, yang dilakukan oleh Muchdi PR dan kawan-kawan, Sabtu (11/7/2020) lalu, dinilai tidak sah secara hukum. Ketua DPW Berkarya Jambi, Ambiar Usman, menegaskan bahwa munaslub itu bahkan tak berpengaruh dengan dukungan Berkarya di Pilkada.

Baca Juga : Artis FTV Inisial HH Diamankan karena Prostitusi, Hana Hanifah Terseret 

Bacaan Lainnya

“Rekom (surat rekomendasi dukungan kepada kandidat, red) tetap. Karena Ketua Partai Berkarya tetap Tommy (-Soeharto / Hutomo Mandala Putra, red),” ungkap Ambiar Usman, dihubungi via ponselnya, Senin (13/7/2020) pagi.

Menurut Ambiar, yang melakukan munaslub itu adalah orang-orang yang sudah dipecat dari kepartaian Berkarya.

“Artinya munaslub itu inkonstitusional, tidak ada legal, abal-abal,” tegas Ambiar Usman, lagi.

Ditambahkan, Munas harus dihadiri 2/3 DPW, sementara, ketua-ketua DPW Berkarya sudah ikut rapat pimpinan (rapim) sebelum munaslub tersebut.

“Tidak ada pengaruh. Segala sesuatu itu dipegang legal standingnya, SK Kumham,” tambahnya.

Senada dengan Ambiar Usman, Ketua DPD Berkarya Kota Jambi, Edwin, menilai, munaslub Muchdi PR tersebut inkonstitusional, melanggar AD/ART Partai Berkarya.

Kata Edwin, sebelumnya mereka (Muchdi PR Cs) sudah diajak musyawarah, diundang pleno, rapimnas, pada 8-9 Juli, namun mereka tetap tak mau bergabung. Lalu pada 11 Juli mengadakan munaslub.

“Jadi pada rapimnas itu, mereka dipecat. Jadi mereka mengadakan itu (Munaslub, red) sudah ilegal, tidak boleh membawa nama partai Berkarya,” tegas Edwin.

Lalu apa Munaslub Muchdi PR ada pengaruh dengan rekom partai Berkarya?

“Tidak. Mereka kan inkonstitusional,” lanjut Edwin.

Baca JugaKapal Perang AS Meledak dan Terbakar, 11 Prajurit Terluka

Edwin juga mengatakan, kelompok mereka mengatakan bahwa munaslub sudah dihadiri 2/3 DPW. Padahal, saat rapimnas, yang hadir 31 DPW plus 1 izin karena kendala tak bisa terbang ke Jakarta.

“Jadi kalau mereka merasa legal, dihadiri 2/3 DPW, sudah tak masuk akal saja,” tutupnya. (tra)

Pos terkait