Jambiseru.com, Merangin – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan tenaga honorer datangi gedung DPRD Merangin guna melaksanakan heraring terkait formasi PPPK yang telah di jadwalkan hari ini bersama anggota Dewan. Senin (14/10/2024).
Hearing tersebut berlangsung diruang rapat Badan Anggaran (Banggar) dipimpin ketua Komisi I Taufiq dan didampingi anggota dewan lainnya, As’ari Elwakas Apuk, Sukadi, Nasihin, M Yuzan dan Teguh.
Sedangkan Kepala OPD yang hadir, Plt Kepala Dinas Dukcapil Andrie, Kepala Dinas Kesehatan, drg Sony Propesma, Sekretaris Satpol PP Habazoh, Perwakilan Dinas PUPR dan Kepala BKPSDMD Ferdi Firdaus serta Bagian Organisasi Setda Merangin.
Untuk diketahui seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 dengan 1501 yang terbagi dalam tiga formasi yakni, tenaga kesehatan 230, tenaga pendidik (Guru) 771 dan tenaga administrasi 500 formasi.
Perwakilan tenaga honorer Dukcapil mempertanyakan jumlah formasi di tempatnya bekerja yang minim sedangkan jumlah honorer 40 orang lebih.
“Kita ini mengabdi sudah belasan tahun dan sudah terdata di BKN tenaga non ASN tapi ketika ada penerimaan PPPK kita cuma kebagian kuota 10 jadi gimana nasib kami yang tak kebagian formasi,”ungkapnya saat hearing.
“Kami minta khusus untuk formasi PPPK di Dinas Dukcapil tidak bisa tenaga honorer OPD lain mendaftar karena kami merasa terdzolimi,”timpalnya.
Hal senada juga diungkapkan perwakilan tenaga honorer di Dinas PUPR Merangin, bahwa jumlah formasi PPPK tidak bisa mengakomodir jumlah tenaga honorer di instansi tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Merangin Taufiq menanggapi keluhan tenaga honorer berharap terkait formasi PPPK, adanya komunikasi yang intens antara BKPSDMD dan Bagian Organisasi dengan OPD agar kedepannya tidak menjadi persoalan.
“Untuk seleksi PPPK tahun 2024 ini tidak mungkin dibatalkan karena sudah diumumkan, sedangkan persoalan formasi di OPD, tenaga teknis administrasi dan tenaga kesehatan pemerintah untuk tahun 2025 juga sudah mengusulkan ke pemerintah pusat. Karena masih ada ribuan tenaga honorer yang sudah terdata di Data Basse (pangkalan data),”kata politisi PAN itu.(Edo)
