Kasus IUP Batubara Sarolangun – Jambi, Kejagung Periksa Saksi dari Dinas ESDM

Ilustrasi batu bara.
Ilustrasi batu bara.

Jambiseru.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih terus menyidik kasus IUP Batubara Sarolangun-Jambi yang melibatkan PT Aneka Tambang (Antam). Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara ini terus bergulir.

Perkembangan terbaru kasus IUP batubara Sarolangun ini, pada Senin (28/6/2021) lalu, dilanjut pada pemeriksaan saksi. Saksi-saksi yang diperiksa Kejagung kali ini dari Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Dari sumber situs fin.co.id, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menjelaskan bahwa tim jaksa penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa tiga saksi terkait jual beli IUP batu bara di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Senin (28/6). Dua orang terperiksa merupakan pejabat ESDM Provinsi Jambi.

Bacaan Lainnya

“HA, selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan NVU, selaku Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Barubara ESDM Provinsi Jambi,” ujarnya dilansir laman fin.co.id.

Ditambahkan, HA diperiksa terkait penerbitan IUP. Sedangkan NVU diperiksa mekanisme atau SOP (standard operating procedure) akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

“Seorang lagi MS, selaku VP unit geomin PT Antam tahun 2020. Saksi ini diperiksa terkait SOP akuisisi PT CTSP oleh PT ICR,” jelasnya.

Sementara, pada kasus IUP Batubara Sarolangun-Jambi ini, Kejagung telah menetapkan enam tersangka dan telah dilakukan penahanan. Mereka ialah ;
1. AL selaku Direktur Utama PT Antam Tbk periode 2008-2013
2. HW selaku Direktur Operasional PT Antam Tbk
3. BM selaku mantan Direktur Utama PT ICR periode 2008-2014
4. MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional periode 2009-sekarang
5. MT Komisaris Utama PT Citra Tobindo Sukses Perkasa sekaligus pemilik PT RGSR berinisial
6. AT Direktur Operasi dan Pengembangan PT Antam berinisial

Para tersangka kasus IUP Batubara Sarolangun – Jambi itu, dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (red)

Sumber: fin.co.id

Pos terkait