Kepastian Hukum Atas Pertek Pemberhentian Ir. Fajarman M.Sc Dalam Jabatan Sekda

Aditya Sanjaya Mahasiswa Program Doktor.(ist)
Aditya Sanjaya Mahasiswa Program Doktor.(ist)

Opini: Aditya Sanjaya Mahasiswa Program Doktor

Ada wacana dikalangan pejabat pemerintah kab Merangin dan menjadi perbincangan para ASN kabupaten Merangin , yang menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) pengunduran diri Ir. Fajarman dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) kalau tidak ditindaklanjuti tidak jadi masalah, karena mereka beranggapan pertek akan berakhir dengan sendirinya bila tidak di tindaklanjuti. Pemikiran ini seperti menganalogikan benda yang terkena bensin akan menguap begitu saja, pemikiran seperti ini sangat berbahaya dalam hukum adminsitrasi negara, karena hukum memerlukan kepastian hukum.

Dalam hukum administrasi dikenal adanya keputusan yang bersifat fiktif negatif dan fiktif positif. Dalam fiktif negatif, permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan suatu keputusan tindakan pemerintahan dalam batas waktu tertentu tidak mendapat tindak lanjut dalam pemerintahan maka permohanan tersebut secara hukum ditolak. Sedangkan dalam fiktif positif, permohonan yang di diamkan oleh pejabat pemerintahan maka permohonan tersebut dianggap diterima secara hukum.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu dalam hal Ir. Fajarman menyampaikan permohonan untuk berhenti kepada PJ Bupati dan Pj Bupati tidak menanggapi permohonan tersebut dalam waktu tertentu, maka secara fiktif negatif permohonan tersebut secara hukum dianggap ditolak .Begitu pula, ketika PJ Bupati menyampaikan atau meneruskan permohonan tersebut ke BKN dan dalam batas waktu tertentu BKN tidak mengeluarkan pertek, maka secara fiktif negatif permohonan tersebut ditolak.

Hal ini berbeda dengan permasalahan Ir Fajarman. dimana Pj Bupati Merangin menerima permohonan Ir Fajarman dengan bukti adanya surat PJ Bupati Ke BKN yang meminta pertimbangan teknis. Hal yang sama juga terlihat dari keluarnya pertek atas nama Fajarman sesuai usulan Pj Bupati Merangin. Artinya, tidak memenuhi kriteria bila pertek ir fajarman dilihat dari sisi perspektif fiktif negatif. Dengan demikian pertek pemberhentian Ir. Fajarman dari jabatan sekda wajib untuk dilaksanakan oleh Pj Bupati Merangin sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan.

Saya berpendapat, bila tidak dilaksanakan maka PJ Bupati Merangin bisa dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) tentang Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan. Argumentasi saya ini didasarkan atas tidak adanya alasan untuk menggunakan Fiktif negatif dalam Administrasi Pemerintahan.(*)

Pos terkait