Perda Pajak Galian C di Muaro Jambi Kembali Jalan

Zuhri, Kabid Pajak II BPPRD Muaro Jambi. Foto: Uda/Jambiseru.com
Zuhri, Kabid Pajak II BPPRD Muaro Jambi.Foto: Uda/Jambiseru.com

Perda Pajak Galian C di Muaro Jambi Kembali Jalan

JAMBISERU.COM, Sengeti – Perda Kabupaten Muaro Jambi No 6 tahun 2012 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan akhirnya berlaku kembali. Perda milik Muaro Jambi tersebut sempat tidak berlaku karena Pemerintah Provinsi Jambi telah mencabut Perda tersebut pada 2016 lalu.

BACA JUGA : Positif Narkoba, Oknum ASN Kejaksaan Muaro Jambi Dikenakan Wajib lapor

Bacaan Lainnya

“Perda No 6 ini sempat dicabut Pemerintah Provinsi Jambi tiga tahun lalu, sekarang sudah berlaku efektif kembali,” kata Kepala Bidang Pajak II, BPPRD Muaro Jambi, Zuhri.

Zuhri menyebutkan, Perda No 6 dinyatakan berlaku kembali setelah Kepala BPPRD Muaro Jambi bersama Asisten III Setda Muaro Jambi mengurus Perda yang dicabut tersebut ke Kementrian Dalam Negeri. Hasilnya, pada awal 2019 Kemendagri menerbitkan surat tentang pembatalan pencabutan Perda pajak mineral bukan logam dan batuan milik Muaro Jambi tersebut.

“Soalnya, di Provinsi Jambi ini hanya Perda pajak mineral kita saja yang dicabut saat itu. Sementara pajak mineral yang lain tidak dicabut. Makanya kepala badan dan asisten III mengurus ke Kemendagri, dan hasil disetujui diberlakukan kembali,” sebut Zuhri.

Zuhri menjelaskan, setelah surat pembatalan pencabutan Perda No 6 diterima Pemkab Muaro Jambi, Perda pajak mineral bukan logam dan batuan itu tidak dapat langsung berlaku efektif.

Sebab, pemberlakukan Perda itu masih sangkut dengan peraturan bupati (Perbub) sebelumnya. Dalam Perbub yang lama dibunyikan bahwa yang mengelola pajak mineral berada pada Dinas ESDM, sementara Dinas ESDM sudah tidak ada.

“Makanya bupati kembali menerbitkan Perbub yang baru, yang mengelola pajak mineral diserahkan ke BPPRD, Perbub itu diterbitkan pertengahan tahun ini,” cetus Zuhri.

Lebih lanjut Zuhri menyebut, dengan terbitnya Perbub yang baru maka pengelolaan atau pemungutan pajak mineral bukan batuan dan logam atau yang akrab disebut galian C menjadi kewenangan BPPRD.

Pihak BPPRD Muaro Jambi sendiri telah mengumpulkan para pengusaha galian C guna mensosialisasikan pemberlakukan Perda galian C tersebut.

“8 Oktober lalu, Perda galian C ini sudah kita sosialisasikan kepada para pengusaha pemilik izin. Kita minta mereka membayar pajak sebesar 20 persen dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan sejak Januari lalu dan seterusnya,” imbuhnya.

BPPRD turut meminta para pengusaha menyetorkan bukti-bukti hasil penjualan mereka sepanjang 2019. Bukti penjualan itu diminta dilaporkan secara jujur. Jika tidak, maka BPPRD akan melakukan uji petik dan menetapkan sendiri besaran pajak terhadap pengusaha yang tidak jujur tersebut. “Melaporkan hasil penjualanya harus jujur, kalau tidak maka akan kita uji petik,” tegasnya.

Zuhri membeberkan, sejak Perda No 6 dicabut, pengelolaan PAD dari galian C di wilayah Muaro Jambi tidak dapat berjalan optimal. Para pengusaha galian C kebanyakan tidak membayar pajak karena Perda galian C telah dicabut.

“Kita akui memang ada yang menyetor tapi tidak optimal. Mereka menyetor pajak saat terbentur adminsitasi di pelabuhan. Pajaknya kemudian mereka setor dan dimasukan pada sumber pendapatan lain-lain yang sah,” katanya lagi.

Dijelaskan Zuhri, di Kabupaten Muaro Jambi sendiri terdapat sebanyak 55 izin usaha galian C yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jambi. Sebanyak 45 izin tersebut berstatus produksi dan 10 izin lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

BACA JUGASidang Kelompok SMB: Muslim Bawa Pedang, Deli Bawa Golok

“Jadi wajib bayar pajak itu hanya 45, yang 10 lagi belum karena status izinya masih tahap eksplorasi,” pungkasnya.(uda)

Pos terkait