Ardiansyah melihat, putusan bebas tersebut hanya karena perbedaan pendapat antara hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar dengan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh dalam melihat kasus ini.
Baca berita terkait di Jambiseru.com : Anggota DPRD Kabupaten Bungo Nyaris Adu Jotos
Kemudian, kata Ardiansyah, secara hukum pihaknya melihat juga ada alat bukti keterangan korban yang tidak menjadi perhatian Mahkamah Syar’iyah Aceh seperti bukti visum et repertum
“Secara hukum kami melihat visum et repertum tidak dianggap sebagai alat bukti,” ujar Ardiansyah.
Untuk diketahui, vonis bebas tersebut diputuskan hakim dengan beberapa pertimbangan di antaranya menyatakan bahwa hasil visum et repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya.
Namun, keterangan ahli menyatakan bahwa ruda paksa telah terjadi lebih dari lima hari dari tanggal pemeriksaan visum, sehingga dapat dipahami rusaknya selaput darah anak korban sebelum tanggal 14 Januari 2021 (sebelum dugaan terjadi).
