Jambiseru.com, Tanjabbar – Proyek rehabilitasi Rumah Dinas (Rumdis) dokter Puskesmas di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai kontrak rehabilitasi mencapai Rp 180 juta lebih yang bersumber dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025.
Hal ini tentunya, dengan anggaran fantastis ini memicu pertanyaan mengenai kelayakan dan transparansi penggunaannya, terutama mengingat ukuran bangunan dan kondisi lokasi proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjabbar. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota melalui rehabilitasi Rumdis dokter.
Namun, sorotan itu muncul terkait besaran anggaran Rp 180 juta untuk bangunan berukuran relatif kecil. Apalagi, kondisi tanah di lokasi proyek dilaporkan keras dan memiliki akses yang mudah, yang seharusnya dapat menekan biaya pembangunan.
“Secara umum, untuk bangunan berukuran demikian , anggaran 180 juta Rupiah terkesan cukup besar, terutama jika kondisi tanah keras dan akses mudah,” ujar seorang sumber yang memahami bidang konstruksi.
“Namun, tanpa mengetahui detail spesifikasi material dan pekerjaan yang dilakukan, sulit untuk memberikan penilaian yang akurat,” tambahnya.
Sumber tersebut menambahkan, bahwa spesifikasi material yang digunakan sangat mempengaruhi biaya. “Apakah menggunakan material standar atau material berkualitas tinggi? Spesifikasi bangunan, seperti jenis fondasi, atap, dinding, dan finishing juga sangat berpengaruh,” jelasnya.
Saranya lebih rincinya Untuk memberikan kejelasan dan memastikan akuntabilitas publik, alangkah baiknya pihak dinas terkait dikonfirmasi.
Sementara itu, terkait hal tersebut pihak dinas Kesehatan Tanjabbar belum berhasil untuk dikonfirmasi, diharapkan pihak dinas kesehatan dapat memaparkan rincian anggaran biaya (RAB) proyek secara transparan.
Kemudian, menjelaskan alokasi dana untuk setiap item pekerjaan, material, dan upah tenaga kerja, sehingga masyarakat dapat memahami secara objektif kelayakan anggaran yang telah ditetapkan.
Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.apalagi saat ini keuangan daerah lagi sedang tidak baik. (Tim)
