Jalan Tol Jambi – Riau Terganjal Hutan Produksi PT WKS

Ilustrasi jalan tol
Ilustrasi jalan tol.

Jambi Seru – Jalan tol Jambi – Rengat (Riau), sampai sekarang masih dikebut pembangunannya oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi. Namun, ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut.

Kepala BPJN Jambi Bosar Pasaribu mengatakan, salah satu kendala dalam pembangunan jalan tol tersebut yakni adanya proyeksi jalan sepanjang 25-28 kilometer, ternyata masuk ke dalam wilayah hutan produksi yang saat ini dikelola oleh perusahaan PT WKS.

Baca Juga : PT WKS Siap Dukung Pembangunan Jalan Tol Jambi – Riau

Bacaan Lainnya

“Pembebasan lahan hutan produksi ini diperkirakan akan menyita waktu karena harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya,” katanya dilansir laman Suara.com (partner Jambiseru.com).

Masalah pembebasan lahan karena terdapat peta wilayah untuk proyek yang masuk daerah Jambi, tetapi tim pembebasan lahan masuk di Riau.

Untuk masalah pembebasan lahan, ia mengakui hanya persoalan miskomunikasi yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk juga adanya upaya komunikasi untuk menyelesaikan lahan yang masuk wilayah hutan produksi.

Dengan perkiraan tahap penyelesaian tersebut, ia menargetkan jalan tol Jambi-Rengat sepanjang 198 kilometer ini bisa selesai pada 2024.

Dalam kesempatan ini, ia memastikan ruas jalan tol batas Sumatera Selatan (Sumsel) sampai ke Tempino (Jambi) nantinya juga menjadi prioritas pembangunan tol Trans Sumatera.

Ruas tol dari batas Sumsel mulai dari Sungai Landai sampai Tempino, Kabupaten Muaro Jambi itu, menjadi salah satu program prioritas yang menjadi fokus untuk diselesaikan oleh pemerintah.

“Beberapa bulan ke depan sudah bisa tender sehingga pada semester pertama 2023 sudah masuk pada pekerjaan jalan konstruksi fisik dan pada 2024 sudah selesainya batas Sumsel -Tempino (Jambi) dan sudah bisa digunakan,” kata Bosar.

Pembebasan lahan untuk proyek jalan tol sepanjang 15,4 kilometer, yang diperkirakan memakan biaya sebesar Rp2 triliun ini, akan selesai pada akhir 2022.

Untuk pembebasan lahan yang berada di Sungai Landai hingga Tempino (Pondok Meja) terdapat beberapa tahap penyelesaian, seperti inventarisasi oleh BPN, setelah itu dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang dilanjutkan dengan musyawarah.

“Kalau musyawarah ini, tanah warga yang terkena jalan tol, bisa diganti tanah di tempat lain dengan harga yang sama, dan bisa juga langsung dibayarkan dengan uang,” kata Bosar.

Pos terkait