Tantang Yosana, KPK Tolak Bebaskan Napi Korupsi Demi Corona

Ghufron wakil ketua KPK
Ghufron wakil ketua KPK

Tantang Yosana, KPK Tolak Bebaskan Napi Korupsi Demi Corona

Jambiseru.com – Wacana pembebasan napi korupsi di tengah badai virus corona, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI gerah. KPK menolak tegas wacana itu.

Baca Juga : Oknum Kades Diduga “Larikan” Istri Orang, Curhat TKI Kerinci di Malaysia

Bacaan Lainnya

Dilansir laman Antaranews (Kantor Berita Indonesia), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, lembaganya menolak jika pandemi COVID-19 dijadikan dalih pembebasan koruptor melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal tersebut sebagai respons atas pernyataannya beberapa hari lalu yang menyambut positif usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly soal revisi PP 99/2012, salah satunya dengan membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang telah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidana.

“Beberapa hari yang lalu saya dihubungi sejumlah rekan-rekan media terkait wacana Menkumham untuk membebaskan sejumlah narapidana termasuk kasus korupsi. Dari jawaban saya saat itu terdapat beragam respons dari publik dan kolega. Agar tidak terdapat kekeliruan atau bias pemahaman perlu saya tegaskan beberapa hal,” ucap Ghufron melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pertama, lanjut dia, pertanyaan teman media pada intinya memintai pendapatnya soal wacana Menkumham untuk membebaskan sejumlah narapidana termasuk kasus korupsi.

“Jawaban saya pada media menyampaikan, saya memahami kalau pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman bagi kemanusiaan secara global atas dasar nilai kemanusiaan, namun agar tetap perlu dilakukan secara berkeadilan dan memperhatikan tercapainya tujuan pemidanaan,” tuturnya.

Kedua, kata dia, maksud dari sisi kemanusiaan itu adalah bahwa COVID-19 mengancam jiwa narapidana, namun penekanannya adalah pada prasyarat keadilan.

“Karena selama ini di saat kapasitas lapas yang melebih 300 persen, masih banyak pemidanaan kepada napi koruptor faktanya tidak sesak seperti halnya sel napi umum sehingga tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan yang sama dengan napi yang telah sesak kapasitasnya,” ujar Ghufron.

Ketiga, ucap dia, soal memperhatikan tujuan pemidanaan. Maksudnya adalah bahwa alasan pembebasan kepada para narapidana tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan napi di lapas.

“Artinya, tidak boleh pembebasan tersebut dengan meninggalkan bahkan dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan bagi narapidana di lapas, selain syarat usia dan kerentanan potensi penyakit yang diidap oleh narapidana,” kata dia.(ant/san)

Pos terkait