Jambiseru.com – Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) menargetkan 108.336.189.850,00 seratus delapan miliar lebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pajak pada tahun 2021.
Kendati demikian, hingga mei 2021 persentase rekapitulasi realisasi PAD per OPD masih rendah, dari target yang ditetapkan secara keseluruhan, baru teralisasi 37.79 persen jika dijumlahkan baru diangka Rp. 35.620.742.580,79
Informasi yang dirangkum Jambiseru.com capaian PAD ke 14 OPD hingga mei 2021, Rumah Sakit Kol. Abundjani Bangko target Rp 42.555.550.000 baru tercapai 12.498.255.878,00 sedangkan Dinas Kesehatan target Rp. 14.410.723.850,00 tercapai Rp 3.873.912.684,70
Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) target Rp 650.000.000 tercapai Rp 105.776.364 sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan target Rp 50.000.000 hingga mei 2021 realisasi masih Nol persen.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) target Rp 1.032.000.000 tercapai Rp 156.618.100 Dinas Perhubungan target Rp 1.050.000.000 tercapai Rp 95.413.000 Dinas Komunikasi dan Informatika target Rp 324.192.000 tercapai Rp 76.136.000
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian target Rp 1.436.800.000 tercapai Rp 173.628.500 Dinas Perikanan target Rp 100.000.000 tercapai Rp 1.600.000.
Dinas Parawisata Pemuda dan Olah Raga target Rp 292.000.000 tercapai Rp 8.155.000 Dinas Peternakan dan Perkebunan target Rp 296.000.000 tercapai Rp 33.998.810 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura target Rp 150.000.000 tercapai Rp 17.288.850.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) target Rp 10.250.000.000 tercapai Rp 8.213.962.999,48 Badan Pengelolaan Pajak dan Restrebusi Daerah target Rp 35.738.924.000 tercapai Rp 10.265.996.398,61
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, Tandry Adinegara melalui Kabid Pengembangan Regulasi Pelaporan BPPRD Merangin Syahril, kata dia realisasi PAD masih rendah, karena dipengaruhi beberapa faktor.
“Faktornya, pemangkasan dana akibat Covid-19, selain itu ada juga OPD yang masih bermasalah Produk hukum yang belum jelas sehingga susah mendapat PAD,” Ungkap Syahril belum lama ini, Selasa (29/06/2021)
Ia juga menambahkan, faktor lainnya seperti perikanan yang terjadi masalah jebolnya tanggul kolam ikan sehingga Dinas tersebut mengalami kerugian yang berdampak pada PAD. (Edo)
