Karena itu, tim kuasa hukum Tanjabtim menilai penggeledahan tersebut banyak melanggar aturan. Termasuk soal sita menyita aset milik komisioner di KPU dan pengusutan anggaran di KPU Tanjabtim.
“Ada 73 item yang disita pada tanggal 29 September 2021 itu. Termasuk sertifikat hak milik atas nama bendahara di dalam brangkas bendahara KPU,” tutup Rifki.
Sertifikat tanah itu didapat dari transaksi jual beli oleh yang bersangkutan secara pribadi. (red)
Anggota DPRD Merangin Apuk Tanggapi Rencana Pemerintah Turunkan TPP ASN
Hj. Hesti Haris Serahkan Kursi Roda dan Dampingi Terapi Pengobatan Warga Tunas Mudo Muaro Jambi
Jaksa Agung Lantik Sugeng Hariadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
Edi Purwanto Tegaskan Komitmen Bangun Dermaga Baru di Tanjab Barat
Edi Purwanto Bawa Program Kerakyatan dari Senayan, Warga Jambi Rasakan Manfaat Nyata
Kapolresta Jambi Sigap Bantu Ibu Histeris Temukan Anaknya yang Hilang
Gubernur Al Haris Terima Penghargaan “Pemerintah Daerah Terbaik” dari Kementerian Kebudayaan
Hj. Hesti Haris Saksikan Penganugerahan Gelar Adat kepada Bupati Tanjung Jabung Timur
Pro Jambi Tangguh Hadir di Tanjab Timur, 51 Keluarga Nikmati Rumah Baru dari Gubernur Al Haris
