JAMBISERU.COM, Sengeti – Anggota DPRD Muaro Jambi, Kamaludin Havis menilai saat ini Kabupaten Muaro Jambi mengalami kemunduran. Di antaranya, hingga akhir bulan Juli ini, realisasi pembangunan fisik masih minim.
“Bukan semakin maju tapi justru mengalami kemunduran. Hingga akhir serapan anggaran khususnya realisasi pembangunan fisik tidak ada. Padahal ini sudah lewat semester kedua,” kata Kamaludin Havis, saat Rapat Kerja penyampaian pandangan umum fraksi PPP-Hanura terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD TA 2019.
BACA JUGA: Kadis PUPR Tegaskan PT NGK Tak Boleh Lewat Perkantoran Bupati
Dikatakan Havis, bantuan kepada kelompok juga tidak terealisasi alias mandek gara-gara setiap proposal bantuan yang diajukan harus atas persetujuan Bupati. Fraksi PPP-Hanura itu pun meminta hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Muaro Jambi.
Dia juga meminta Pemkab Muaro Jambi melakukan evaluasi berdasarkan Standart Pelayanan Minimum (SPM).
“Pak Sekda tolong disampaikan ke pucuk pimpinan tertinggi agar ini dievaluasi. Apakah SDM nya atau Regulasinya yang perlu dibenahi,” cetus Havis.
Dijelaskan Havis, jika permintaan ini tidak digubris, Dewan Muaro Jambi menyebut bisa saja menggunakan hak istimewa mereka untuk mengatasi persoalan ini. Terutama terkait serapan realisasi anggaran fisik yang saat ini masih minim.
“Jika di akhir APBD Realisasi belanja proyek dan belanja modal tidak tercapai 55 persen, kita akan mengajukan untuk menggunakan hak angket,” sebut Havis saat pidatonya.
Terkait hal ini, Sekda Muaro Jambi, Fadhil Arief menyebut, akan memberikan jawaban terhadap kritik dan saran yang disampaikan Dewan dalam pandangan umum fraksi saat rapat kerja berikutnya besok Rabu (24/7/2019).
“Apa yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian kita dan ini akan kita tanggapi dalam rapat kerja besok,” ujarnya.
BACA JUGA: PSSI Batanghari Gencar Bina Pemain Muda
Terkait serapan anggaran khususnya di sektor fisik yang masih minim, Sekda menyampaikan bahwa, serapan anggaran fisik ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Jika serapan lamban, maka akan berpengaruh pada faktor pertumbuhan ekonomi di Muaro Jambi.
“Ini juga jadi perhatian kita dan akan kita laporkan ke bupati. Untuk OPD kami terus ingatkan dan mudah-mudahan ada perbaikan secara berkala dari OPD,” pungkasnya.(uda)
