Menkeu Sorot Rendahnya Serapan Pemerintah Daerah

habiskan anggaran rp 400
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Ist)

Menkeu Sorot Rendahnya Serapan Pemerintah Daerah

Jambiseru.com – Terhitung hingga September, serapan pemerintah daerah masih dinilai lambat oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurutnya, pemerintah serapan baik berguna untuk menjaga keseimbangan inflasi agar tidak terlalu rendah pada tahun ini.

Baca Juga : Harga Emas Hari ini, Jumat 23 Oktober 2020 Kembali Turun

Bacaan Lainnya

Dia mengatakan angka inflasi tahun ini lebih rendah dari yang ditargetkan karena pada September lalu terjadi deflasi 0,05 persen sehingga inflasi tahun kalender hanya 0,89 persen dan inflasi tahunan 1,42 persen di bawah target inflasi 3 plus minus 1 persen.

”Ini menggambarkan sisi permintaan harus terus didorong sehingga pemerintah terus melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2020 secara virtual.

Menteri Sri mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp203,9 triliun, namun penyerapannya di tingkat daerah masih perlu ditingkatkan.

Dia mengungkapkan beberapa belanja pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional masih sangat minimal, seperti penyerapan anggaran kesehatan Rp30,4 triliun baru terserap Rp13,3 triliun hingga akhir September oleh pemerintah daerah.

Kemudian penyerapan anggaran jaring pengaman sosial daerah dengan alokasi sebesar Rp22,8 triliun baru terserap Rp11,7 triliun atau 51 persen, ungkap Menteri Sri.

”Masih ada 3 bulan lagi berarti 49 persen sisanya seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah,” tambah dia.

Menteri Sri menambahkan penyerapan anggaran dukungan ekonomi masyarakat yang sebesar Rp19,24 triliun dari APBD seluruh daerah baru dibelanjakan Rp2,6 triliun atau baru 13,7 persen sampai akhir September.

”Ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non-anggaran yang perlu kita atasi bersama, sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang mengalami syok sangat besar pada 2020 karena Covid-19,” urai dia.

Menteri Sri mengatakan pemerintah juga telah mengalokasikan Rp123,46 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional sektor UMKM yang berasal dari APBD dalam berbagai bentuk seperti subsidi bunga.

Dia mengakui implementasinya memang lebih sulit, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit di bank BUMN, BPD, serta bank syariah dengan jumlah lebih dari Rp60 triliun.

Menurut Menteri Sri, alokasi tersebut untuk mendorong belanja dari sisi kredit sebagai jaminan kredit modal kerja agar masyarakat berani meminjam dan bank berani menyalurkan kredit.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menyalurkan bantuan presiden produktif kepada hampir 12 juta UMKM dari target 15 juta UMKM.

Baca Juga : Tips Mengembalikan Akun Facebook yang Dibajak (Part 2)

”Kami berharap bahwa APBN dalam waktu tinggal 2,5 bulan lagi di 2020 bisa betul-betul dimaksimalkan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi terutama dari sisi demand,” ungkap dia.

Menurut Menteri Sri Mulyani, apabila permintaan mulai meningkat, pemerintah juga harus fokus pada sisi pasokan sehingga realisasi inflasi akan tetap berada pada tingkat yang diinginkan. (tra)

Pos terkait