Pemda Diminta Waspada Pada Dana Hibah Asing

  • Whatsapp
Matched Content Google Adsense
Foto ilustrasi. (Ist)

Jambiseru.com – Pemerintah daerah atau pemda diminta waspada terhadap dana hibah asing. Pasalnya, aliran dana dari luar negeri tersebut disinyalir mengakibatkan sejumlah kebijakan daerah berpotensi ditunggangi oleh lembaga pendonor.

Lembaga pendonor dana hibah asing akan menyetir arah kebijakan pemerintah. Ini dilakukan untuk memuluskan program mereka di daerah.

Isu intervensi via hibah asing kembali mencuat saat Pemda DKI Jakarta menerbitkan Seruan Gubernur (Sergub) 8/21 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Rokok.

Sejumlah pihak menilai Sergub 8/21 terbit berkat sokongan dana Bloomberg Philanthropies, organisasi donor milik politisi Michael Bloomberg yang erat dengan gerakan anti rokok.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan pemerintah harus mewaspadai aliran dana asing yang dapat mengubah arah kebijakan. Hal ini bakal kontraproduktif jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

“Jika program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan perwujudan dari agenda pendonor dan tidak pernah jadi agenda pemerintah, itu bentuk intervensi. Terkait Pemda DKI, terlepas dari baik atau buruk kebijakannya, jika Sergub 8/21 diterbitkan atas inisiatif, dorongan, atau permintaan Bloomberg, kemudian tanpa masuk dalam Musrenbang dengan DPRD DKI itu intervensi namanya,” ujar Ray kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Ray mengaku ia tak anti terhadap dana asing, namun perlu mekanisme yang sangat ketat untuk mengatur aliran dana asing terutama buat pemerintah. Sebab hibah maupun dana asing memang sangat riskan dijadikan alat menyetir kebijakan negara sesuai dengan kepentingan pendonor.

Apalagi saat ini belum ada regulasi pada level Undang-Undang yang mengatur lembaga donor, sehingga belum ada sanksi bagi para pihak.

Beberapa negara telah mengatur hal ini dengan sangat ketat Di Filipina misalnya, BPOM Filipina yang terungkap menerima dana Bloomberg Philanthropies untuk merilis regulasi anti tembakau, kini tengah dituntut parlemen di sana dengan pasal penyuapan.

“Sementara di DKI Jakarta, DPRD DKI harus meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta, apakah Sergub 8/21 merupakan program Bloomberg? Seperti apa program kerja samanya? Jika ada dana yang diberikan, berapa nilainya? Bagaimana alirannya? Apakah masuk dalam pemasukan APBD DKI atau tidak?” tutur Ray.

Vital Strategies, entitas bisnis The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), salah satu penerima dana terbesar Bloomberg Philanthropies untuk gerakan anti tembakau mengaku memberikan dana ke sejumlah pemerintah daerah di dunia termasuk DKI Jakarta, dan Kota Bogor untuk mendorong regulasi Tobacco Advertising, Promotion, and Sponsorship (TAPS) Ban alias larangan promosi rokok.

Pada 2017, Vital Strategies tercatat mengucurkan hibah US$ 13,19 juta kepada sejumlah pemerintah daerah di sepuluh negara, termasuk DKI Jakarta dan Bogor.

Pos terkait