Puan Maharani Ingin Pinjaman Online Dibasmi Hingga Akarnya

  • Whatsapp
Puan Maharani Ingin Pinjaman Online
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Ist)

Jambiseru.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani ingin pinjaman online dibasmi hingga ke akar-akarnya. Pasalnya, menurutnya pinjaman online telah meresahkan masyarakat. Sebab tidak berbeda dengan lintah darat.

Puan juga menyatakan dukunganya pada aparat penegak hukum, yang telah memberantas keberadaan pinjaman online terlebih praktik pinjaman online ilegal.

“Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi,” kata Puan dalam keterangannya, Minggu (1710/2021).

Diketahui, dalam beberapa hari belakangan kepolisian di sejumlah daerah melakukan penggerebakan kantor pinjol, di mana banyak karyawan yang sedang bekerja. Puan memandang aksi gerebek itu saja tidak cukup.

Ia meminta tindakan tegas juga harus menjerat kepada pemilik atau pemodal usaha pinjol, sekalipun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).

“Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintah Kominfo dan OJK menyetop sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.

Di sisi lain, pinjol yang meresahkan dengan mengancam masyarakat dengan akses kepada data-data pribadi dinilai Puan harus menjadi momentum penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Keberadaan aturan itu guna mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat hingga dapat menguhukum pelaku lebih berat.

Mengingat, sejauh ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

“Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat,” ucap Puan.

Pos terkait