Undang-Undang Pemilu Masih Lemah dalam Menyelesaikan Money Politik

bawaslu
Media gathering Bawaslu Provinsi Jambi. Foto: Yogi/Jambiseru.com

JAMBISERU.COM, Jambi – Selasa, (17/09/2019) Bawaslu Provinsi Jambi mengadakan acara media gathering, dalam rangka mengevaluasi pemilu 2019, dan persiapan Pilkada 2020 di Provinsi Jambi, yang diadakan di Hotel Bw luxury Thehok.

BACA JUGA: Dishub Provinsi Jambi Raih Penghargaan Nasional

Dalam acara tersebut Para Narasumber memaparkan segala masalah dari bidang Ekonomi, Hukum, Sosial dan lain-lain.

Bacaan Lainnya

“Pemilu tahun 2019 yang lalu, sebelum pencoblosan ada salah satu keluarga Caleg yang berada di Hotel Daerah Sungai Penuh membawa uang sekitar 90 juta siap dibagikan, dan kita tangkap. Tetapi waktu masuk ke ranah hukum semuanya itu tidak termasuk unsur-unsur yang berada di dalam Pasal UU pemilu No 7 Tahun 2017,” ujar Wein Arifin, Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Jambi.

Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 519, 523 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang money politik, tetapi tidak ada unsur Mens rea nya atau niatnya untuk melakukan perbuatan susah dibuktikan. Juga di dalam KUHP menjelaskan unsur-unsur Percobaan di dalam Pasal 53, Penyertaan dalam Pasal 55.

“Di dalam pasal-pasal tersebut kalo kita cocokan, maka sulit untuk membuktikan orang tersebut melakukan pelanggaran pemilu atau pidana,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemkab Batanghari Mou dengan Kejari Bidang Hukum Perdata dan TUN

“Maka dari itu kita harus mengevaluasi Undang-Undang tersebut, dan harus lebih dalam lagi untuk mencegah money politik ini,” pungkasnya. (cr1)

Pos terkait