Jambi Seru, Muarabulian – Kegiatan pengeboran minyak secara ilegal yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih terus berjalan.
Padahal Pemerintah Kabupaten Batanghari beberapa bulan lalu telah melaporkan hasil temuan yang dilengkapi dengan barang bukti ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait laporan tersebut.
Menanggapi hal tersebut Bupati Batanghari Ir Syahirsah Sy mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat yang seakan lamban dalam mengambil penindakan terhadap kegiatan pengeborab minyak secara ilegal tersebut.
“Iyo, kito sudah laporkan ke Pemerintah pusat. Katonyo habis Pemilu mau ado tindakan, ha ini Pemilu sudah habis tapi belum ada jugo tindakan,” ungkap Syahirsah.
“Apo nunggu Pemilu 5 tahun lagi dak tau jugo la kito,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, Syahirsah meminta kepada pihak terkait, terutama Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia agar segera memberikan kejelasan terkait pengelolaan minyak tersebut.
“Harapan kito jelaslah, kalau memang mau bekerja sama melalui BUMD atau Koperasi, itu BUMDnya BUMD Provinsi bukan BUMD Kabupaten. Karna kewenangannya ada disitu, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya,” terangnya.
Saat disinggung, apakah Bupati setuju karna ada komentar dari masyarakat bahwa kegiatan tersebut akan segera dilegalkan? Syahirsah mengatakan, itu bukan kapasitas dirinya untuk mengatakan setuju atau tidak setuju terkait pelegalan kegiatan tersebut.
“Karno itu bukan kewenangan yang ada pada kita, kalau sayo katokan setuju ruponyo Pemerintah Pusat dak setuju atau sebaliknyo. Jadi tidak mungkin karno sayo bukan dalam kapasitasnyo memberikan persetujuan atau tidak setuju,” katanya.(riz)
