Jambi Seru – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat menduga ada pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Merespons itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan pembuktian.
Pembuktian itu menjadi penting untuk menjawab tuduhan atas dugaan pelanggaran HAM berkaitan dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privacy dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).
Menurut Puan, pemerintah memang harus menjawab melalui bukti sehingga tidak hanya sekadar memberikan bantahan. Bukti-bukti itu nantinya harus mampu mematahkan yang telah dituduhkan Pemerintah AS.
“Laporan dari pihak Amerika Serikat telah membuat kegelisahan publik. Pemerintah harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif sehingga informasi tidak menjadi simpang siur,” ujar Puan.
Sementara itu terkait keberadaan aplikasi PeduliLindungi sendiri, Puan menilai aplikasi tersebut telah memberi banyak manfaat dalam penanganan pandemi Covid-19.
Kendati begitu, tudingan AS yang menyoroti laporan dari sebuah LSM soal pemerintah yang mengawasi data pribadi masyarakat lewat PeduliLindungi tak bisa diabaikan begitu saja.
