Opini Jaya Nofyandri : Memaknai Permasalahan Angkutan Batu Bara Dalam Perspektif Pertumbuhan Ekonomi dan HAM

Jaya Nofyandri
Jaya Nofyandri. (Ist)

Semua masyarakat Provinsi Jambi yang pernah menempuh perjalan darat dari Kota Jambi ke Kota Sarolangun atau Kota Muara Bungo atau sebaliknya dengan menggunakan kendaraan roda 4 pasti pernah merasakan kemacetan parah yang disebabkan oleh angkutan batu bara. Atau setidaknya merasakan perjalanannya terganggu karena kesulitan untuk mengahului konvoi angkutan batu bara yang panjang. Sungguh sebuah pengalaman perjalanan yang sangat tidak menyenangkan bukan. Bagaimana tidak, jarak tempuh yang hanya beberapa kilometer harus ditempuh dalam waktu 2-3 jam. Berbagai eksperesi kekesalan, kemarahan dan bahkan kekecewaan dengan mudah dapat kita temui dan baca di media social.  Tak jarang pula kita temui beberapa komentar yang menanyakan mengapa permasalahan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini tak jua kunjung selesai, tidak adalah solusi yang cepat, mudah dan efektif untuk menyelesaikan permasalah ini?.

Menurut saya justru disitulah permasalahan yang sebenarnya. Permasalahan angkutan batubara tidak dapat pandang sebagai sebuah persoalan yang sederhana. Butuh sudut pandang yang lebih konfrehensif jika kita ingen menyelesaikan permasalahan ini dengan benar. Menurut saya, setidaknya ada 2 sudt pandang/ persepektif yang benar-benar harus kita pahami dengan baik, yaitu sudut pandang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secarakKeseluruhan dan sudut pandang Hak Azasi Manusia (HAM).

Dalam persepektif Pertumbuhan EKonomi, perlu kita ketahui bahwa sector pertambangan minerba utamanya pertambangan batubara merupakan contributor terbesar kedua terhadap Produk Dokestik Regional Bruto (PDRB) setelah sector pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan?. PDRB sendiri  merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tahukah anda, kalua sector pertambangan yang lebih dari 90% nya merupakan pertambangan batu bara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 22,69% dari total PDRB provinsi Jambi dalam 11 tahun terakhir? Bahkan pada tahun 2012 sempat menyumbang sebesar 27,30% terhadap total PDRB Provinsi Jambi?. Mengingat besarnya kontribusi sector pertambangan ini maka, permasalahan angkutan batu bara ini harus ditanani dengan cermat dan tepat karena jika kita salah menanganinya maka akan berdampak tidak baik pada total PDRB Provinsi Jambi dan pada akhirnya akan pula berdampak tidak baik pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi pada keseluruhannya.

Bacaan Lainnya

Dilihat dari sisi Hak Azasi Manusia, kemacetan dan ketidaknyamanan selama perjalan dari dan menuju kota Jambi tersebut telah menyebabkan tidak terpenuhinya Hak Azasi Manusia atau Hak Dasar Warga Negara atas pelayan dasar transportasi yang wajib disediakan oleh negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah. Bagaimana jika ada orang yang sedang keadaan kritis yang membutuhkan pertolangan segera dan harus dibawa ke salah satu rumah Sakit di kota Jambi?.  Bagaimana jika ada orang yang orang tua, istri atau anaknya yang sedang sakit yang harus ditemui oleh pengguna jalan yang terjebak dalam kemcetan tersebut?. Bagaiaman negara atau pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) dapat bertanggung jawab terhadap hal tersebut?. Pemerintah harus segera memberikan solusi tetapi tentu saja dengan tidak melarang angkutan batu bara melintas dijalan tersebut. Karena jika itu dilakukan maka aka nada ribuan supir angkutan batu bara yang akan kehilangan perkerjaannya yang tentu saja akan berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka, kebuthan dasar anak-anak mereka seperti pangan, sandang, papan dan bahkan pendidikan akan ikut terancam bukan?. Bukankah itu juga merukanan  hak dasar warga negara yang juga harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah?.

Jadi menurut saya, pilihan pemerintah Provinsi Jambi untuk membuat jalur khusus untuk angkutan batu bara adalah pilihan yang tepat. Dengan pilihan tersebut maka hak azasi dan hak dasar warga negara semua orang akan dapat terpenuhi. Tapi menurut saya, pembangunan jalur khusus tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar maka pembangunannya tidak boleh dipaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pasti akan mengorbankan sector yang lainnya yang artinya akan mengorbankan pula hak-hak dasar warga negara yang lainnya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi harus dapat menemukan cara yang cerdas untuk mencarikan anggarannya kalua perlu dengan melibatkan pemerintah pusat, perusahaan batu baranya dan kalau perlu memintda dukungan dari sector swasta yang lainnya melalui forum CSR. Daripada dana CSR hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat seremonial, menurut sya akan lebih baik jika dana tersebut dapat dikelola untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi terutama untuk mengatasai masalah anggkutan batu bara ini.

 

*) Penulis ialah Aktivis Lingkungan Hidup

Jambi Berita Terkini, Indonesia Terbaru, dan entertainment film yang tayang di web Jambiseru.com, juga tayang di medsos Jambi Seru.

Pos terkait

hut tanjabar banner pln