Jambiseru.com – Pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan imbauan menyikapi kudeta militer di Myanmar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI meminta warga Indonesia di Myanmar untuk tenang dan tetap berhati-hati. Ini terjadi setelah penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi oleh militer dalam upaya kudeta terjadi pada Senin (1/2/2021).
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Anda Ingin Membeli Rumah? Ada Bantuan Rp 40 Juta Dari Pemerintah, Ini Syaratnya
Usai penangkapan Aung San Suu Kyi, militer bersenjata Myanmar (tatmadaw) juga langsung mendeklarasikan status darurat militer selama satu tahun.
“KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi KBRI jika menghadapi masalah,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, melalui pernyataan resminya.
Judha juga menyebutkan, jumlah WNI di Myanmar ada sekitar 500 orang. Sampai saat ini, kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman.
“Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan ABK,” kata Judha.
Sementara itu Sekretaris Kedubes RI di Yangon, Cahya Pamengku Ali meminta warga Indonesia di sana meminta WNI untuk menyiapkan segala sesuai menghadapi berbagai kemungkinan yang ada. Salah satunya menyiapkan persiapan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk perkiraan kebutuhan selama satu hingga dua pekan ke depan. Termasuk salah satunya menyiapkan obat obatan dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
“Selalu membawa tanda pengenal (id card) atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku, untuk memudahkan identifikasi apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan,” kata Cahya.
Juga menghindari upaya dari golongan, kelompok atau individu yang ingin mempengaruhi untuk melakukan kegiatan ataupun ikut memberikan komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik.
“Tetap mentaati peraturan dan prokes serta arahan pemerintah Myanmar yang berlaku.”
Selain Suu Kyi, militer Myanmar juga menangkap Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partainya yang tengah berkuasa di pemerintahan, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Kudeta berlangsung setelah militer Myanmar menolak mengakui hasil pemilu yang dimenangkan NLD.
Indonesia menyatakan keprihatinan terkait situasi di Myanmar dan mendesak seluruh pihak untuk menahan diri.
Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI menuturkan Indonesia mengimbau seluruh pihak di Myanmar bisa menyelesaikan sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar,” bunyi pernyataan Kemlu RI.
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Komisi III Optimis Pembangunan Kantor Bupati Merangin Selesai Tepat Waktu
“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.” (tra)
Sumber : cnnindonesia.com
