DPR Desak Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait BPJS

  • Whatsapp
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Ist)
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Ist)

DPR Desak Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait BPJS

Jambiseru.com – Pasca dikabulkannya judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tentang Jaminan Kesehatan kepada pemerintah, oleh Mahkamah Agung (MA), DPR pun meminta agar pemerintah segera melaksanakan putusan tersebut.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay mengatakan, pihak meminta agar MA secepatnya menyerahkan putusan mereka. Agar pemerintah juga bisa secepatnya melaksanakan putusan tersebut. Dijelaskannya, dalam putusan tersebut, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Baca JugaUsai Tangani Pasien Suspect Corona, Dua Perawat di Bali Diisolasi

“Ya kita berharap ini secara proaktif ya MA itu harus menyerahkan putusan itu segera ke pihak pemerntah dalam hal ini presiden dan juga kementerian lembaga terkait dalam hal ini kemenkes, kemensos, BPJS Kesehatan sendiri. Untuk itu ya harus segera dilaksanakan,” ujarnya pada Kamis (12/3/2020).

Permintaan agar pemerintah segera melaksanakan putusan MA bukan tanpa alasan. Sebab, menurut Saleh, jika harga iuran BPJS masih naik usai putusan tersebut keluar, maka beban pemerintah bakal bertambah. Pemerintah akan didesak oleh masyarakat yang terpaksa masih membayar iuran BPJS dengan harga yang dinaikkan.

“Karena kalau misalkan enggak dilaksanakan segera takutnya nanti orang kan ngertinya bahwa ini sudah enggak ada kenaikkan. Nanti April-Mei-Juni dan seterusnya enggak ada kenaikkan nanti tiba-tiba bayarannya tetap saja bayarannya, nanti kan orang akan minta balik tuh. Kalau disuruh minta bayaran balik kan akan lebih repot lagi dibandingkan kalau diselesaikan sekarang gitu,” katanya dilansir Suara.com–media partner Jambiseru.com.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara belum bisa memastikan apakah kelebihan iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik dari awal tahun ini akan dikembalikan oleh pemerintah, pasca MA membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Suahasil menyebutkan, pemerintah akan terlebih dahulu mempelajari amar putusan MA tersebut, sebelum memutuskan segala konsekuensi yang ada usai MA batalkan kenaikan iuran tersebut.

“Nanti itu konsekuensinya seperti apa nanti setelah kita mendalami dari keputusan tersebut,” kata Suahasil saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin Malam (9/3/2020).

“Amar keputusannya seperti apa, dan apa saja konsekuensinya,” tambah Suahasil.

Ia menuturkan, pihaknya harus berdiskusi dengan kementerian terkait untuk menetapkan langkah yang diperlukan dalam menangani keputusan MA ini.

Sementara itu, BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019. Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut,” kata Iqbal.

Baca JugaGara-gara Sandal Hilang, Siswi SMP di Sulawesi Mengaku Diculik

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” kata Iqbal. (put)

Pos terkait