Honor Pengamanan Tak Dibayar, Polisi Demo Bakar Ban

  • Whatsapp
Ratusan personel polisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. (CNN Indonesia/Sahril)
Ratusan personel polisi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. (CNN Indonesia/Sahril)

Jambi Seru – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Suroto memastikan aksi demonstrasi ratusan polisi yang bertugas di Mapolres Halmahera Selatan dipicu masalah uang pengamanan Pemilu 2019. Namun, dia menegaskan setiap polisi akan memperoleh haknya.

BACA JUGA : Keluarga Petugas KPPS Meninggal Dunia Bakal Terima Santunan Rp 36 Juta

Bacaan Lainnya

Kapolda mengaku awalnya kaget ketika mengetahui ada aksi demonstrasi ratusan polisi di Halmahera Selatan di halaman mapolres, Senin pagi (29/4/2019). Para polisi yang kecewa tak hanya berteriak-teriak di depan kapolres, tapi juga membakar ban bekas, bahkan sampai memalang ruang kapolres dan kantor kepala bagian operasional.

“Memang tadi pagi, saya juga kaget ada masalah di Mapolres Halmahera Selatan. Jadi permasalahannya itu berkaitan dengan uang pengamanan Pemilu, khususnya pada saat tahap pemungutan suara, penghitungan suara, sampai tahap pleno di PPK,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda Malut, sebenarnya demonstrasi itu hanya karena masalah kurangnya komunikasi mengenai masalah uang pengamanan Pemilu 2019.

https://youtu.be/Ya8h0Ay9xEg

Dia menjelaskan, untuk pengamanan Pemilu 2019, setiap polisi yang bertugas memang dianggarkan untuk menerima uang pengamanan sebesar Rp171.000. Rinciannya, uang saku Rp53.000, uang makan Rp97.000, jasa angkut Rp12.000, dan bekal kesehatan Rp9.000.

Di dalam anggaran tersebut, sudah ditentukan waktu untuk pencairan uang pengamanan kepada setiap polisi yang bertugas. Persoalannya, hal ini berbeda dengan kondisi di lapangan karena banyak proses tahapan Pemilu yang molor. Bahkan, proses penghitungan surat suara di tingkat TPS ada yang sampai tanggal 18 hingga 19 April 2019.

“Padahal anggota itu berangkat sekaligus mengawal kotak suara mulai tanggal 14. Jadi anggota itu kemarin yang PAM (pengamanan) TPS sekaligus mengawal kotak suara mulai dari kabupaten, ke PPK, kecamatan, sampai desa sampai di TPS,” kata Kapolda.

“Kemudian mereka nge-PAM perhitungan suara sampai penghitungan di TPS. Tugas dia juga sekaligus mengawal ke PPK sampai pleno. Jadi ternyata ini kan molor kemarin, di TPS molor, PPK molor, bahkan PPK sampai sekarang masih ada yang berlangsung. Nah, permasalahan di situ,” kata Kapolda.

Kapolda mengatakan, persoalan waktu proses penghitungan surat suara yang molor ini membuat permasalahan lain. “Jadi, berarti kan ada selisih yang diterima sama yang dilaksanakan,” ujarnya.

Dia mengatakan, masalah ini juga diduga karena polisi yang bertugas di Mapolres Halmahera Selatan mendapat informasi dari sesama polisi yang bertugas Polda Malut saat pengamanan Pemilu, mengenai tambahan uang pengamanan untuk akomodasi. Hal ini membuat petugas dari Halmahera Selatan terusik karena ada perbedaan jumlah uang pengamanan Pemilu yang diterima.

“Kemarin kan ada juga BKO dari Polda untuk pengamanan TPS di Halsel. Nah, karena ke luar daerah, yang BKO kami berikan akomodasi Rp100.000 selain yang Rp171.000. Ternyata di lapangan sana mereka saling cerita mungkin, kok beda gitu. Kemudian, ini mungkin yang belum dijelaskan oleh pihak polres,” kata Kapolda.

https://www.youtube.com/watch?v=_2nSWBqeMxY

Menurut Kapolda, aksi demonstrasi ratusan polisi yang bertugas di Mapolres Halmahera Selatan tidak akan terjadi jika pihak polres memberikan penjelasan sejak awal. “Sebenarnya masalah ini kan bisa diselesaikan. Yang jelas hak anggota tidak ada kami potong,” katanya.

Diketahui, ratusan anggota polisi yang bertugas di Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara, berdemonstrasi di halaman mapolres, Senin (29/4/2019) pagi. Aksi mereka dipicu masalah uang pengamanan pemilu. Mereka menduga dana tersebut dipangkas oleh kapolres dan kepala bagian operasional.

“Baru kali ini terjadi seperti ini, uang pengamaman dipangkas,” teriak salah seorang polisi.

Dari pantauan iNews, ratusan polisi mengamuk dan berteriak histeris tepat di hadapan kapolres. Para anggota polisi ini semakin geram karena mereka merasa diancam akan dimutasi jika berani mempertanyakan terkait uang pengamanan.

BACA JUGALombok dan Bali Diguncang Gempa 4,5 Skala Richter

“Kami mempertanyakan kenapa uang pengamanan dipangkas, jangan kami diancam mutasi,” ujar seorang petugas polisi. (ndy)

Pos terkait