SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Ditolak MA, Ini Kata Kemenag RI

  • Whatsapp
SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah
Foto ilustrasi. (Ist)

Jambiseru.com – Surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri ; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag pada 3 Februari 2021, akhirnya ditolak Mahkamah Agung (MA). MA menilau SKB itu melanggar aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berikut isi SKB 3 Menteri soal seragam sekolah itu yakni :
– Peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan berhak memilih memakai seragam dan atribut tanpa kekhususan keagamaan atau seragam dan atribut dengan kekhususan keagamaan.
– Mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan.
– SKB ini menyasar sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah.
– Pemerintah daerah dan sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
– Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini
– Apabila terjadi pelanggaran terhadap SKB ini, maka akan diberikan sanksi.

Bacaan Lainnya

Setelah MA membatalkan SKB 3 menteri ini, Kementrian Agama RI (Kemenag RI) mengaku legowo dan menghormati keputusan MA.

Dilansir laman resmi Kemenag RI (kemenag.go.id), Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman mengatakan, pihaknya secara internal dalam waktu dekat segera mempelajari lebih lanjut implikasi dari pembatalan SKB tersebut.

Menurut Zaman, sapaannya, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemendibudristek karena SKB diterbitkan oleh tiga kementerian.

“Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun kami belum bisa menilai lebih jauh karena belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami baru membaca soal ini dari media,” terang dia, Sabtu (8/5/2021).

Ditambahkan, tujuan terbitnya SKB tersebut adalah untuk memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, toleransi, moderasi beragama dengan bingkai kebhinekaan yang ada di Indonesia. Dengan diatur lewat SKB, pemerintah justru bertekad menumbuhkan rasa aman dan nyaman, utamanya bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kami berharap dengan SKB ini justru meminimalisasi pandangan intoleran baik terhadap agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat selama ini,” terangnya.

Selain itu, putusan MA atas uji materi SKB 3 Menteri yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, sambungnya, adalah produk hukum yang harus dihormati. (*)

Pos terkait