Ini Modus Pejabat Bodohi Kepala Daerah Masalah Belanja Pegawai

  • Whatsapp
Modus Pejabat Bodohi Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (ist)

Jambiseru.com – Masalah belaja pegawai di pemerintah daerah menjadi sorotan. Banyak modus pejabat untuk membodohi kepala daerah terkait masalah belanja daerah ini, sehingga anggaran belanja pegawai bisa membengkak.

Bahka menurutu Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tito Karnavian, anggaran belanja pegawai bisa lebih besar dari belanja modal atau belanja langsung.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah keliling ke beberapa daerah. Saya nggak ingin sebutkan, tidak enak. Hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu belanja yang langsung ke masyarakat baik untuk pendidikan kesehatan dan lain-lain,” ujar Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, Selasa (4/5/2021).

Berdasarkan catatan Tito, sebagian besar anggaran di daerah itu, 70 persen digunakan untuk belanja pegawai. Bahkan ada daerah yang anggaran belanja pegawainya mencapai 80 persen. Termasuk di dalamnya belanja operasional yang ujung-ujungnya untuk pegawai juga.

Rata-rata belanja itu hanya untuk membiayai rapat dengan alasan penguatan. Padahal nantinya untuk bagi-bagi honor kepada peserta rapat.

“Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga. macam-macam programnya, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampai mengatakan kapan kuatnya? Penguatan terus dengan rakor, rakor, rakor isinya honor nantinya,” ucapnya.

Tito mengaku sudah mengecek ke kepala daerah dan ternyata mereka tidak tahu mengenai modus tersebut. Menurutnya praktik itu yang membuat pengelolaan di daerah ada yang sangat berantakan, termasuk tidak mampu bahkan hanya untuk memperbaiki jalan.

“Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh bappeda, diajukan oleh sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan. Itulah akhirnya yang terjadi, jalan-jalan rusak, sampah bertebaran. Karena apa, karena belanja modalnya kecil. Ada yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88%,” jelas Mendagri.

Tak hanya itu, dalam belanja modal juga menurut Tito masih bisa disiasati dengan menggelar rapat lagi. Ujung-ujungnya yang benar-benar belanja modal sangat sedikit.

“Ini menyedihkan. Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tegas Mendagri.

“ini jadi tolong porsi belanja modal ini ditambah. kalau bisa 30/40%. bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu di Walikota Solo belum pernah berhasil mencapai 45% untuk belanja modal. Itu sudah lumayan. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga,” sambung mantan Kapolri itu. (tra)

Sumber : Detik.com

Pos terkait