SE Menteri ESDM Soal Larangan Truk Batu Bara Beli BBM Subsidi: Ini Kata Kapolda Jambi

Kapolda Jambi Rachmad Wibowo
Kapolda Jambi, Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, S.Ik. Foto : Istimewa

Jambi – Polda Jambi akan mengawal aturan pemerintah soal BBM subsidi agar tepat sasaran. Ini menyusul dikeluarkannya surat edaran Menteri ESDM nomor 4.E/MB.01/DJB.S/2022, tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara.

Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo, melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto, menegaskan, aturan pemerintah sudah tegas soal BBM bagi usaha pertambangan. Badan usaha pertambangan dilarang membeli BBM solar subsidi.

“Aturan ini diturunkan lewat SE ESDM. Jadi jelas sudah, truk batu bara tidak boleh beli solar subsidi, harus pakai solar industry,” tegas Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Kombes Pol Mulia Prianto, Selasa (17/5/2022).

Bacaan Lainnya

Dengan aturan ini, bagi pemilik maupun pengelola SPBU, diminta tidak lagi mengisi BBM subsidi ke truk muatan batu bara.

Berikut surat edaran Menteri ESDM tentang aturan pelarangan BBM subsidi :

Surat Edaran

NOMOR: 4.E/MB.01/DJB.S/2022

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN MINERAL DAN BATU BARA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 serta dalm rangka memastikan pemberian subsidi BahaN Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, PKP2B, IUJ,dan IPP, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pertambangan, dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batubara wajib menggunakan kendaraan bermotor yang tidak menggunakan BBM bersubsidi dengan status kepemilikan kendaraan bermotor milik Badan Usaha Pertambangan sendiri atau sewa kepada pihak lain.

2. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B bekerja sama dengan pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batubara, kendaran bermotar yang digunakan untuk kegitan pengangkutan mineral dan/atau batubara wajib menggunakan kendaraan bermotor yang tidak menggunakan BBM bersubsidi dengan status kepemilikan kendaraan bermotor milik pemegang IUJP sendiri atau sewa kepada pihak lain.

3.Badan Usaha Pertambangan wajib melaporkan Tanda Motor Kendraan Bermotor (TNKB)/ Nomor Polisi kendaraan bermotor yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Direktur Jendral Mineral dan Batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Edaran ini.

4.Badan Usaha Pertambangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikan Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 April 2022

d.t.o

Ridwan Djamaluddin

Ini salinan SE Menteri ESDM nomor 4.E/MB.01/DJB.S/2022 dalam bentuk gambar:

SE DIRJEN MINERBA No. 4 tgl 9 APRIL 2022 page 0001

SE DIRJEN MINERBA No. 4 tgl 9 APRIL 2022 page 0002

(nas)

Jambi Berita Terkini, Indonesia Terbaru, dan entertainment film yang tayang di web Jambiseru.com, juga tayang di medsos Jambi Seru.

Pos terkait

banner pln