Sebaliknya untuk pejabat Pemprov yang pindah ke daerah, Haris tak memastikan langsung. Ia menyebut semua masih dalam proses dan biarkan assesor yang menilai.
“Saya serahkan semuanya pada asesor,” imbuhnya.
Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Apani Saharudin menyebutkan, materi dari asesor untuk pengujian bersifat rahasia dan belum diketahui pihaknya.
“Assesor ini asal Jakarta beranggotakan lima orang,” tambahnya.
Kata dia, assesment sendiri akan berlangsung pada 30 dan 31 Agustus. Ditambahkan dengan 2 hari pendalaman uji kelayakan.
“Jadi nanti sampai 2 September tahapan assesment dan pendalaman ini,” tuturnya.
Apani menyebut ada 12 orang pejabat non pemprov yang ikut dalam asesement ini.
“Dengan sebaran terbanyak dari luar pemprov yakni Pemkab Merangin 8, dan masing-masing satu orang dari Tanjabbar, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi,” tutupnya. (uda)
