Lahan STIE GK Batanghari Bermasalah, Jadi Sorotan KPK

  • Whatsapp
Lahan STIE GK Batanghari
Lahan STIE GK Batanghari. Foto : Rizki/Jambiseru.com

Jambiseru.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyoroti temuan masalah aset tanah dan gedung Sekolah Tinggi Ekonomi Graha Karya (STIE GK) yang dikelola oleh Yayasan Serentak Bak Regam.

Hak tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Wilayah 1 KPK RI Maruli Tua saat melaksanakan kegiatan Monitoring Control For Prevention (MCP) atau kunjungan supervisi KPK RI untuk menerapkan penatausahaan keuangan daerah dan penataaan aset di Kabupaten Batanghari, Selasa (15/06/2021). Terkait lahan ataupun aset yang dihibahkan pemda ke Yayasan Serentak Bak Regam menjadi temuan BPK RI.

Bacaan Lainnya

“Kita minta permasalahan ini agar segera diselesaikan, karena pola dan MoU dalam hibah tersebut belum jelas. Seperti yang kita tahu, STIE GK sendiri memungut biaya terhadap mahasiswa,” kata Ketua Satgas Wilayah 1 KPK RI Maruli Tua.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, M. Azan mengatakan, awalnya tanah dan bangunan STIE GK tersebut dibangun untuk pengembangan pendidikan di Bumi Serentak Bak Regan. Ternyata, saat ini jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berkenaan dengan kemanfaatan.

“Seharusnya, dilakukan serah terima dengan MoU yang jelas. Dan juga teman-teman aset sudah mempelajari yayasan itu semi ekonomi, karena memungut biaya pendidikan terhadap mahasiswa,” kata Sekda Kabupaten Batanghari, M. Azan, Jum’at (18/6/2021).

Disebutkan Azan, dengan luasan lahan yang dipakai oleh yayasan seluas kurang lebih 10 Ha. Dan aset tersebut masih milik Pemda Batanghari, maka tidak boleh dilepas.

“Hal seperti ini, asetnya tidak boleh kita lepas. Memang sampai saat ini belum ada solusi yang baik untuk penyerahan atau pengembalian aset kepada yayasan. Namun, saat ini penguasaan lahannya dipakai oleh yayasan,” ujarnya.

Dilanjutkan Azan, selama ini memang belum ada kontribusi yang diberikan oleh Yayasan Serentak Bak Regam kepada Pemda Batanghari. Malah sebaliknya, Pemda yang setiap tahun mengucurkan anggaran memberikan bantuan operasional kepada Yayasan Serentak Bak Regam.

“Kita akan membentuk tim pengkajian dalam waktu dekat ini. Terkait pengelolaan dan kerjasamanya ke depan. Kita juga akan melakukan pendekatan secara persuasif sesuai dengan saran pihak KPK RI,” sebutnya. (riz)

Pos terkait