Evaluasi Kinerja OPD, Fachrori : Serapan Harus Sejahterakan Masyarakat
JAMBISERU.COM, Jambi – Gubernur Jambi, Dr Drs H Fachrori Umar, M Hum, didampingi Plh Sekda, Sudirman, SH, MH, melaksanakan Rapat Evaluasi Kegiatan APBD Provinsi Jambi Triwulan IV TA 2019 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Jumat (3/1/2020).
Rapat yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sengaja dilaksanakan Gubernur Fachrori, diawal tahun 2020 guna menilai serta mengevaluasi hasil serapan pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD.
“Langkah antisipasi pada tahun 2020 agar tidak terulang kembali dan bukan hanya serapan saja namun harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Fachrori.
Fachrori telah mengingatkan dalam Triwulan III adanya rencana aksi percepatan pelaksanaan anggaran agar berjalan maksimal dimana percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 namun berdasarkan data realisasi Yang dilaporkan melalui LPPK per 3 Januari 2020 rata-rata realisasi keuangan pada belanja langsung hanya mencapai 82,78 persen dengan realisasi fisik sebesar 89,66 persen walaupun berdasarkan Simda realisasi anggaran pada belanja langsung per tanggal 31 Desember 2019 yang lalu adalah sebesar 86,22 persen dengan realisasi seluruh belanja sebesar 92,24 persen selisih ini dimungkinkan akibat masih adanya realisasi yang belum dilaporkan dalam LPPK.
“Tidak optimalnya perangkat daerah yang memiliki anggaran besar untuk kedepan tetap ikuti aturan perundang-undangan dan kerja baik dengan cara yang baik dan hasil yang baik pula,” harap Gubernur.
Beberapa OPD yang awal rapat dinyatakan dalam zona atau raport merah mengalami perubahan signifikan pada OPD Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakat 63,75 persen ternyata data riil pada angka 87,17 persen, Dinas Pendidikan data awal 76,48 persen juga mengalami perubahan menjadi 94,09 persen, Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia awalnya 78,29 persen juga terjadi perubahan dengan 99,00 persen fisik dan 90,31 persen keuangan.
Laporan dari masing-masing OPD menjadi data terbaru yang harus berdasarkan bukti pertangungjawaban secara administrasi pelaksanaan APBD TA 2019. (*)
